Demi menciptakan pemerintahan yang jujur dan bersih serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Data Transparency International Indonesia tahun 2021 memperlihatkan fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 di angka 38—yang artinya masih di bawah angka IPK global yakni 43. Catatan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/10/2022).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peran auditor seperti pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Pemerintahan Provinsi untuk lebih optimal dalam pemberantasan korupsi. Peran auditor dinilai sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pada titik-titik rawan korupsi, sehingga dapat meminimalkan biaya proses perkara penindakan.
Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, SH,MH, menghadiri pembukaan pelatihan bersama peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) dan auditor pemerintah dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Wilayah Provinsi NTT, Senin (28/3/2022).
Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi NTT.
Jurnalis di Kupang yang tergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), telah melakukan pemantauan mengenai tren penindakan kasus korupsi, sejak catur wulan I 2021.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung meski sejumlah daerah sedang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).